Komdigi Dorong Agentic AI Jadi Instrumen Strategis Kebijakan Publik

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Ismail. (ANTARA/Farhan Arda Nugraha)

INDOZONE.ID - Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Ismail, menilai teknologi Agentic Artificial Intelligence (Agentic AI) perlu ditempatkan sebagai instrumen strategis negara, untuk mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih presisi, adaptif, dan berbasis data.

Dalam forum bertajuk Governance Agentic AI di Jakarta Pusat, Ismail menyampaikan bahwa penguasaan teknologi ini penting agar pemerintah mampu memahami pola hidup digital masyarakat yang kini terekam di berbagai platform, mulai dari mesin pencari, aplikasi percakapan, media sosial, hingga lokapasar.

Menurutnya, pemerintah saat ini belum berada pada posisi yang cukup kuat untuk membaca sumber data tersebut secara menyeluruh. Kondisi itu berpotensi membuat sejumlah kebijakan publik, seperti di sektor pariwisata dan transportasi, kurang tepat sasaran.

Baca juga: Registrasi SIM Dirombak, Ini Aturan Baru dari Komdigi yang Wajib Kamu Tahu!

Ismail menekankan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kepemilikan data, melainkan aksesibilitas serta kemampuan negara mengolah pola secara agregat demi kepentingan publik, dengan tetap menjaga privasi dan mematuhi prinsip hukum.

Lebih jauh, ia menilai Agentic AI juga berperan dalam memperkuat kedaulatan digital, membuka peluang ekonomi baru, serta menciptakan lapangan kerja bernilai tambah bagi talenta digital dalam negeri. 

Banyak solusi AI, kata dia, membutuhkan penyesuaian dengan konteks Indonesia. Karena itu, pengembangan teknologi secara mandiri dinilai penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pengembang.

Baca juga: Registrasi SIM Dirombak, Ini Aturan Baru dari Komdigi yang Wajib Kamu Tahu!

Dalam penerapannya, Ismail mengingatkan perlunya kerangka etika dan batasan yang jelas sejak awal. Pemanfaatan Agentic AI harus disertai mitigasi risiko yang nyata serta pemisahan tegas antara aspek hukum dan etika.

Ia juga menegaskan peran Kemkomdigi sebagai pengarah dan pengorkestrasi pengembangan infrastruktur AI nasional. Skala investasi dan kompleksitas teknologi ini dinilai terlalu besar jika diserahkan sepenuhnya pada inisiatif terpisah sektor swasta.

Menutup pernyataannya, Ismail mengajak seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, swasta, akademisi, hingga talenta muda, untuk membangun ekosistem Agentic AI Indonesia yang berdaulat, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan nasional, dengan langkah yang dimulai segera.