10 Tahun Kepemimpinan Jokowi: Membangun Jembatan Digital di Era Globalisasi

Regulasi Sektor Digital

Presiden Jokowi pada Pembukaan Kongres XXV PWI Tahun 2023, di Istana Negara Jakarta, Senin (25/09/2023).

Regulasi sektor digital selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi telah berkontribusi pada pengembangan ekosistem digital, terutama yang terkait dengan publisher rights atau hak penerbit.

Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 32 Tahun 2024 Tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Regulasi ini memberikan perlindungan kepada penerbit dan penulis atas karya-karya yang mereka ciptakan, termasuk buku, artikel, musik, dan karya digital lainnya.

Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam penyusunan publisher rights atau hak penerbit. Mulai dari melibatkan asosiasi penerbit hingga menerapkan standar internasional, seperti WIPO Copyright Treaty (WCT) dan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, untuk memastikan bahwa hak penerbit diakui secara global.

Pemerintahan Jokowi juga berhasil menyusun berbagai regulasi di sektor digital, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Surat Edaran (SE) terkait kecerdasan buatan (AI).

UU PDP adalah regulasi yang ditetapkan untuk melindungi data pribadi di Indonesia. UU ini disahkan pada 20 September 2022 dan mulai berlaku pada 17 Oktober 2022.

Maraknya penggunaan AI di berbagai sektor mendorong pemerintah melalui Kominfo membuat satu regulasi yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial .

Dibuatnya regulasi tentang AI ini bertujuan untuk meminimalkan dampak-dampak yang berbahaya atau merusak AI.

SE ini juga mengatur pengawasan terhadap aplikasi AI untuk memastikan penggunaannya dilakukan ke hal positif dan tidak merugikan orang lain.

Baca Juga: Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Karian Banten, Mampu Kendalikan Banjir dan Menghasilkan 1,8 Megawatt Listrik

Dengan regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, diharapkan Indonesia dapat memanfaatkan potensi teknologi digital secara maksimal sambil melindungi hak-hak individu dan masyarakat.