Kemkomdigi Hibahkan Lahan 45 Hektare untuk Pembangunan Rumah Rakyat

Menkomdigi Meutya Hafid bersama Menteri PKP Maruarar Sirait, Sekda Provinsi Bandung Ema Sumarna, dan Walikota Depok Supian Siri memberikan keterangan kepada awak media di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (10/03/2026). (dok. Komdigi.)

INDOZONE.ID - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait mengapresiasi inisiatif Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengusulkan pemanfaatan lahan negara seluas sekitar 45 hektare di Kota Depok, Jawa Barat, untuk pembangunan sekitar 170 ribu unit rumah rakyat.

Lahan milik Kemkomdigi yang selama ini belum dimanfaatkan dinilai memiliki potensi besar. Area tersebut dapat dimaksimalkan untuk mendukung program penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan gagasan tersebut muncul usai Kemkomdigi melakukan penataan aset kementerian dan menemukan lahan negara yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Baca juga: Komdigi Dorong Agentic AI Jadi Instrumen Strategis Kebijakan Publik

“Ada aset negara yang sifatnya idle, ini aset negara yang bisa dimanfaatkan dijadikan hunian yang layak bagi masyarakat melalui program-program Bapak Presiden, lokasinya juga bagus dan strategis," ujar Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (10/03/2026).

Meutya menambahkan kawasan tersebut dapat ditinggali hingga sekitar setengah juta warga.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Komdigi yang telah mengibahkan tanah untuk program pembangunan rumah rakyat.

"Saya sangat berbahagia Ibu Meutya punya inisiatif untuk menyerahkan lahan kementerian yang cocok dijadikan perumahan rakyat di Depok," ujarnya.

Menteri Ara mengatakan tim Kementerian PKP dan Kementerian Komdigi telah berkoordinasi dan melakukan survei di lokasi.

Pihaknya memastikan lokasi tersebut telah siap untuk mendukung program pembangunan rumah rakyat.

Baca juga: Menkomdigi Meutya Hafid Sidak Kantor Meta di Jakarta, Soroti Maraknya Konten Judol dan Disinformasi

Menteri Ara mengungkapkan saat ini pemerintah pusat bersama pemerintah daerah tengah membahas mekanisme pengalihan aset serta skema pembangunan agar program ini dapat segera direalisasikan.