INDOZONE.ID - Satu dekade memimpin Indonesia, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus berkomitmen dalam mengikuti arus transformasi digital. Hal ini dilakukan agar Indonesia tetap bisa bersaing di era globalisasi yang berkembang pesat.
Transformasi digital di Indonesia mengalami percepatan signifikan selama 10 tahun era Presiden Jokowi. Berbagai kebijakan strategis diterapkan, mulai dari pembangunan dan pengembangan infrastruktur digital, pengembangan layanan publik berbasis elektronik peningkatan literasi digital masyarakat hingga penerapan regulasi sebagai pengawasan.
Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi
Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dalam 10 tahun terakhir, khususnya di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Selain membuka peluang ekonomi, hal ini juga jadi kunci pemerataan bagi masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Transformasi Digital: AI Jadi Bekal Penting Bagi Generasi Muda
Dalam upaya mendukung visi Indonesia sebagai negara digital, pemerintah menggandeng Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Pada akhir Desember 2023, Presiden Jokowi meresmikan 4990 signal Base Transceiver Station (BTS) 4G BAKTI dan akses internet di Desa Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) serta pengoperasian satelit Republik Indonesia I (Satria I) di desa Bowombaru Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara.
Kehadiran akses internet program BAKTI Kominfo di wilayah 3T telah membawa dampak yang signifikan terhadap pendidikan dan kegiatan belajar mengajar di daerah-daerah tersebut.
"Guru menggunakan akses internet BAKTI AKSI untukmengakses Platform Merdeka Belajar. Kegiatan belajar mengajar mengatasi masalah kejenuhan peserta didik. Dengan adanya internet, guru dapat memvisualisasikan materi ajar," ujar Ramayana, guru honorer di SMP Negeri di Pulau Komodo.
Selain pembangunan BTS, salah satu terobosan besar di era Jokowi adalah peluncuran Satelit Satria-1. Satelit ini diluncurkan menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat.
Satria-1 merupakan satelit internet terbesar yang dimiliki Indonesia dengan kapasitas mencapai 150 Gbps. Satelit yang mengorbit di atas Pulau Papua ini diklaim terbesar di Asia dan ke-5.
"Pengoperasian Satria -1 diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menopang layanan akses internet 37 ribu titik dengan kecepatan hingga sekitar 5 Mbps," kata Direktur Utama BAKTI Kominfo, Fadhilah Mathar.
Berdasarkan data BAKTI Kominfo 2024, akses internet telah menyebar di 18.697 lokasi. Serta target pembangunan BTS di 7.283 lokasi.
Transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Dalam 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah menjadi salah satu fokus utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan transparan.
Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia dengan nama INA Digital pada acara SPBE Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/05/2024).
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya mengintegrasikan berbagai aplikasi dan layanan digital pemerintah ke dalam satu portal pelayanan publik dan administrasi.
Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jokowi juga menyebutkan bahwa ada sekitar 27.000 aplikasi di pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang perlu digabungkan agar lebih efisien.
"Untuk meningkatkan daya saing Indonesia, kita harus memperkuat Digital Public Infrastructure, semacam ‘jalan tol’ untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat transformasi GovTech yang kita namakan INA Digital," ujar Presiden Jokowi.
Transformasi ini terbukti meningkatkan pelayanan publik untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan perizinan tanpa harus berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya.
"Saya berharap kualitas dan fasilitas pelayanan yang sudah baik ini dapat dipertahankan. Sehingga pelayanan yang prima bisa terus dirasakan masyarakat. Saat ini saya sedang mengurus izin trayek angkot. Adanya Mal Pelayanan Publik ini lebih enak dan lebih mudah, kata Aminnudin yang merupakan warga Kota Malang.
Dalam 10 tahun terakhir ini juga, ada banyak aplikasi yang dikembangkan guna mendukung SPBE. Salah satu yang masih segar diingatan adalah aplikasi PeduliLindungi.
Aplikasi ini diciptakan untuk memantau penyebaran COVID-19 dan pelacakan status vaksinasi dan mempermudah akses layanan kesehatan selama pandemi.
Sejak pertama kali diluncurkan, PeduliLindungi telah memberikan dampak besar dalam berbagai aspek. Tak heran jika aplikasi ini memperoleh predikat The Best Government Collaboration for Pandemic Solution dalam ajang penghargaan Indonesia Brand Forum (IBF) Tahun 2022 yang mengangkat topik ‘Brand Collab Champion – Winning Thru Coopetition Not Competition’.
Ekonomi Digital
Pengembangan ekonomi digital telah menjadi strategi utama dalam transformasi ekonomi Indonesia, dengan tujuan mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Langkah ini juga didorong oleh perubahan perilaku masyarakat yang semakin mengandalkan platform digital di berbagai sektor.
Pemerintah melihat tren ini sebagai peluang untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, dengan mendorong adopsi teknologi digital dalam aktivitas bisnis, layanan publik, dan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Di era revolusi industri 4.0, pemerintah Jokowi menargetkan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi digital terdepan di Asia Tenggara.
Komitmen itu terbukti melalui studi Google, Temasek, Bain & Company (2021) menunjukan nilai investasi ekonomi digital Indonesia sepanjang kuarter 1 2021 sebesar 4,7 miliar dolar AS dan telah melampaui nilai tertinggi selama empat tahun terakhir.
Berkat capaian itu, Indonesia menjadi negara dengan tujuan investasi terpopuler di Asia Tenggara, melampaui Singapura.
Tak hanya investasi, Indonesia juga memiliki berbagai potensi yang dapat memperkuat peluang akselerasi perkembangan ekonomi digital.
Pada tahun 2021 nilai transaksi e-commerce Indonesia berhasil mencapai Rp401,25 triliun, dengan volume transaksi sebesar 1,73 milliar.
“Ekonomi digital di Indonesia tertinggi di Asia Tenggara, nilai ekonominya di tahun 2021 tercatat sekitar USD 70 Miliar, dan diperkirakan mampu mencapai USD 146 Miliar pada tahun 2025,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Penawaran Umum Perdana Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (11/04/2022).
Literasi Digital dan Talenta Digital
Dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan transformasi digital yang pesat, pengembangan literasi digital dan talenta digital jadi salah satu prioritas pemerintahan Jokowi.
Sepanjang 10 tahun ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai program dan inisiatif untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital serta menciptakan ekosistem talenta digital yang mumpuni untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah menjangkau sekitar 24 juta talenta digital melalui Program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) dan Digital Talent Scholarship (DTS).
"Kementerian Kominfo memberikan dukungan melalui literasi digital yang telah menjangkau hampir lebih 24 juta masyarakat Indonesia selama periode tahun 2017 hingga Mei 2024," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi di Jakarta, Kamis (13/6/2024).
Menurutnya, program DTS telah menjangkau 530.941 sumber daya manusia talenta digital dari tahun 2018 hingga 2023.
Program ini juga sudah membantu 12.500 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengadopsi teknologi digital.
Program literasi digital dan pengembangan talenta digital yang dijalankan selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah memberikan dampak positif dalam menurunkan tingkat kesenjangan SDM antardaerah.
Masyarakat yang memiliki keterampilan digital yang baik lebih mampu bersaing di dunia kerja, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga nasional dan internasional.
Regulasi Sektor Digital
Regulasi sektor digital selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi telah berkontribusi pada pengembangan ekosistem digital, terutama yang terkait dengan publisher rights atau hak penerbit.
Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 32 Tahun 2024 Tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
Regulasi ini memberikan perlindungan kepada penerbit dan penulis atas karya-karya yang mereka ciptakan, termasuk buku, artikel, musik, dan karya digital lainnya.
Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam penyusunan publisher rights atau hak penerbit. Mulai dari melibatkan asosiasi penerbit hingga menerapkan standar internasional, seperti WIPO Copyright Treaty (WCT) dan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, untuk memastikan bahwa hak penerbit diakui secara global.
Pemerintahan Jokowi juga berhasil menyusun berbagai regulasi di sektor digital, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Surat Edaran (SE) terkait kecerdasan buatan (AI).
UU PDP adalah regulasi yang ditetapkan untuk melindungi data pribadi di Indonesia. UU ini disahkan pada 20 September 2022 dan mulai berlaku pada 17 Oktober 2022.
Maraknya penggunaan AI di berbagai sektor mendorong pemerintah melalui Kominfo membuat satu regulasi yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial .
Dibuatnya regulasi tentang AI ini bertujuan untuk meminimalkan dampak-dampak yang berbahaya atau merusak AI.
SE ini juga mengatur pengawasan terhadap aplikasi AI untuk memastikan penggunaannya dilakukan ke hal positif dan tidak merugikan orang lain.
Dengan regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, diharapkan Indonesia dapat memanfaatkan potensi teknologi digital secara maksimal sambil melindungi hak-hak individu dan masyarakat.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Analisis Redaksi