Uni Eropa Suarakan Larangan Ekspor Kontroler Game ke Rusia

Asus ROG Ally. (Asus Official Site)

INDOZONE.ID - Uni Eropa (UE) tengah merancang regulasi baru untuk membatasi ekspor perangkat kontrol game ke Rusia, termasuk konsol, gamepad, dan simulator penerbangan.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari sanksi tambahan menyambut tiga tahun invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2025. Tujuannya: memutus pasokan alat yang digunakan militer Rusia untuk mengoperasikan drone dan peralatan tempur.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, perusahaan teknologi global seperti Microsoft, Sony, dan Nintendo menghentikan penjualan konsol serta layanan digital di Rusia.

Baca Juga: Ubisoft PHK 185 Karyawan dan Tutup Beberapa Studio di Eropa

Produsen hardware seperti Nvidia dan publisher game termasuk EA serta Ubisoft turut bergabung dalam embargo.

Sebagai balasan, Kremlin melegalkan pembajakan game dan mengembangkan konsol lokal untuk menggantikan PlayStation dan Xbox.

Detail Larangan UE: Kontroler Game sebagai Alat Militer

Rancangan sanksi UE mencakup:

• Konsol game (PlayStation, Xbox, dll.)
• Gamepad dan simulator penerbangan
• Perangkat dengan kemampuan mengendalikan drone (contoh: Steam Deck)

Kedua pihak konflik diketahui menggunakan kontroler game untuk operasi drone. Pasukan Ukraina bahkan memanfaatkan Steam Deck untuk menggerakkan menara jarak jauh.

Namun, pakar militer Ukraina, Olena Bilousova, mengkritik efektivitas sanksi ini. Menurutnya, 90% operator drone Rusia mengandalkan kontroler buatan Tiongkok yang dijual via platform daring, bukan produk Eropa.

Pasar Tiongkok Mengisi Kekosongan

Setelah eksodus perusahaan Barat, Rusia beralih ke pemasok dari Tiongkok dan Iran. Data Trade Data Monitor menunjukkan:

• Ekspor peralatan game Tiongkok ke Rusia melonjak dari Rp450 miliar (2022) menjadi Rp1,8 triliun (2024).
• Kontroler drone murah (harga ~Rp7,5 juta) mampu menghancurkan tank senilai miliaran rupiah.

UE juga berencana melarang ekspor bahan kimia pendukung industri militer Rusia. Namun, keputusan ini harus disetujui seluruh 27 negara anggota UE terlebih dahulu.