Pemerintah Nepal Blokir TikTok karena Dianggap Mengganggu Keharmonisan Sosial

TikTok. (Unsplash)

INDOZONE.ID - Pemerintah Nepal mengatakan pada hari Senin (13/11/2023) bahwa mereka akan memblokir TikTok, dengan alasan aplikasi ini memiliki dampak negatif terhadap keharmonisan sosial di negara tersebut.

Platform berbagi video yang populer, yang memiliki sekitar satu miliar pengguna bulanan, telah menghadapi pembatasan di banyak negara karena diduga melanggar aturan data dan karena potensi dampak buruknya terhadap kaum muda.

"Keputusan pelarangan dibuat hari ini, dan pihak berwenang terkait saat ini sedang menangani masalah teknis," kata Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi, Rekha Sharma.

Baca Juga: Politisi AS Minta TikTok Diblokir, Tuding Pro Palestina dan Hamas

Sharma mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena TikTok secara konsisten digunakan untuk berbagi konten yang mengganggu keharmonisan sosial dan mengganggu struktur keluarga dan hubungan sosial.

Dia tidak menjelaskan secara spesifik apa yang memicu pelarangan tersebut.

Beberapa jam setelah keputusan tersebut diumumkan, video tentang larangan tersebut telah ditonton oleh ribuan orang di TikTok.

Gagan Thapa, pemimpin partai Kongres Nepal yang merupakan bagian dari koalisi yang berkuasa, mengatakan bahwa pemerintah tampaknya bermaksud untuk membatasi kebebasan berekspresi.

"Regulasi diperlukan untuk mencegah mereka yang menyalahgunakan media sosial, tetapi menutup media sosial atas nama regulasi adalah hal yang salah," ujarnya dalam sebuah postingan di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

Keputusan ini muncul beberapa hari setelah Nepal memperkenalkan arahan yang mengharuskan platform media sosial yang beroperasi di negara tersebut untuk membuka kantor.

TikTok adalah platform sosial keenam yang paling banyak digunakan di dunia, menurut agensi pemasaran We Are Social.

Beberapa negara telah berupaya memperketat kontrol terhadap media sosial karena potensi dampaknya terhadap anak-anak.

Pemilik TikTok, ByteDance, adalah orang Cina, tetapi perusahaan ini menolak kritik yang menuduhnya berada di bawah kendali langsung Beijing.