INDOZONE.ID - Hubungan antara pemerintah Rusia dan aplikasi pesan instan Telegram kembali memanas. Pavel Durov, pendiri Telegram, kini sedang diselidiki oleh otoritas Rusia sebagai bagian dari kasus pidana terkait "fasilitasi aktivitas teroris". Langkah ini menjadi babak baru dalam ketegangan panjang antara Kremlin dan platform yang dikenal gigih menjaga privasi penggunanya.
Surat kabar milik pemerintah, Rossiyskaya Gazeta, melaporkan pada Senin (24/2/2026) bahwa penyelidikan dilakukan berdasarkan materi dari Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB). Tindakan Durov diselidiki dengan sangkaan melanggar Pasal 205.1 KUHP Rusia tentang bantuan pada kegiatan teroris. "Tindakan kepala Telegram, P. Durov, sedang diselidiki sebagai bagian dari kasus pidana atas dasar kejahatan berdasarkan Bagian 1.1 Pasal 205.1 (bantuan kegiatan teroris) dari KUHP Rusia," tulis Rossiyskaya Gazeta dalam artikel yang diklaim berdasarkan materi dari FSB.
Baca juga: Pendiri dan CEO Telegram, Pavel Durov, Diselidiki di Prancis atas Dugaan Tindak Kriminal
Tuduhan dan Bantahan
Telegram, yang mengklaim memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif global, belum memberikan tanggapan resmi atas laporan tersebut. Namun, dalam beberapa hari terakhir, perusahaan telah membantah keras serangkaian tuduhan dari Rusia yang menyebut aplikasi itu sebagai surga bagi aktivitas kriminal dan telah disusupi oleh intelijen Barat dan Ukraina.
Ketegangan ini sebenarnya bukan hal baru. Regulator komunikasi Rusia telah lama membatasi Telegram karena dianggap gagal menghapus konten ekstremis. Moskow berulang kali menekan platform teknologi asing untuk tunduk pada hukum setempat, terutama yang berkaitan dengan penyimpanan data pengguna dan akses aparat keamanan ke dalam sistem komunikasi.
Alternatif Lokal di Tengah Tekanan
Meski terus mendapat tekanan, Telegram tetap sangat populer di Rusia untuk komunikasi publik dan pribadi. Aplikasi ini menjadi pilihan utama banyak warga Rusia karena dianggap lebih aman dan tidak mudah disadap. Popularitas ini tentu menjadi duri dalam daging bagi pemerintah yang ingin mengontrol arus informasi.
Baca juga: Prancis Ungkap Alasan Tangkap CEO Telegram Pavel Durov
Di tengah tekanan ini, pemerintah Rusia gencar mendorong warganya untuk beralih ke aplikasi buatan lokal bernama MAX, yang diluncurkan hampir setahun lalu. MAX dipromosikan sebagai alternatif aman buatan dalam negeri yang mematuhi regulasi setempat. Langkah ini sejalan dengan upaya Moskow untuk mengurangi ketergantungan pada platform teknologi asing dan membangun "internet berdaulat" ala Rusia.
Penyelidikan terhadap Durov ini menjadi sinyal bahwa Kremlin tidak akan tinggal diam terhadap platform yang dianggap melawan arus. Dengan jutaan pengguna di dalam negeri, masa depan Telegram di Rusia kini berada di ujung tanduk. Apakah Durov akan menyerah pada tekanan atau tetap bertahan pada prinsip privasi yang selama ini dijunjung?
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Reuters.com