INDOZONE - Pada 24 Agustus, pendiri dan CEO Telegram, Pavel Durov, ditangkap di bandara Paris.
Penangkapan Durov bagian dari penyelidikan besar oleh otoritas Prancis terkait aktivitas kriminal di platform tersebut.
Pavel Durov, yang lahir di Rusia dan mendirikan Telegram pada tahun 2013, terkenal dengan pandangannya yang kuat tentang kebebasan berbicara dan anti-regulasi.
Telegram sendiri dikenal sebagai aplikasi pesan yang mengutamakan privasi dan kebebasan berkomunikasi tanpa pengawasan pemerintah.
Platform ini memungkinkan pengguna untuk mengobrol secara pribadi, berkelompok, atau berlangganan saluran publik yang menyebarkan informasi.
Namun, dengan lebih dari 900 juta pengguna di seluruh dunia, Telegram juga menjadi sarang bagi kelompok ekstremis sayap kanan.
Beberapa di antaranya, ISIS dan Proud Boys, yang menggunakan platform ini untuk merekrut anggota dan menghindari penegakan hukum.
Selain itu, Telegram tidak memiliki kebijakan yang jelas terkait penyebaran video kekerasan terhadap anak (CSAM) dalam pesan pribadi, yang membuat penjual video semacam itu menemukan "rumah" di platform ini.
Baca Juga: Pendiri dan CEO Telegram, Pavel Durov Ditahan oleh Otoritas Prancis di Bandara Le Bourget.
Setelah penangkapan Durov, pengadilan kriminal Paris merilis pernyataan pers yang merinci tuduhan terhadapnya.
Kantor Kejaksaan Umum Paris membuka penyelidikan awal pada 8 Juli terkait upaya memerangi kejahatan siber.
Pusat Pemberantasan Kejahatan Siber (C3N) dan Kantor Nasional Anti-Penipuan (ONAF) terlibat dalam penyelidikan ini.
Durov menghadapi 12 tuduhan yang secara keseluruhan dibagi dalam empat kategori utama:
Penyimpanan dan Distribusi CSAM: Telegram dituduh menjadi platform yang memfasilitasi penyimpanan dan distribusi konten kekerasan terhadap anak. Minimnya proses moderasi di Telegram menjadi salah satu alasan utama tuduhan ini muncul.
Fasilitasi Perdagangan Narkoba: Otoritas Prancis menuduh Telegram digunakan oleh pelaku kejahatan untuk memfasilitasi perdagangan narkoba.
Fasilitasi Penipuan Terorganisir dan Transaksi Ilegal Lainnya: Telegram diduga memungkinkan penipuan terorganisir dan transaksi ilegal lainnya melalui platformnya.
Pencucian Uang: Telegram baru-baru ini menambahkan mata uang digital yang disebut Stars, yang bisa digunakan untuk membeli konten digital dari pengguna lain. Namun, mata uang ini juga bisa dikonversi menjadi Toncoin, cryptocurrency yang digunakan Telegram untuk berbagai fitur berbayar. Telegram juga memiliki dompet crypto built-in yang memungkinkan pengguna untuk mentransfer Toncoin ke akun bank. Berdasarkan tuduhan ini, penyidik menduga Telegram gagal mematuhi persyaratan "kenali pelanggan Anda" (KYC) dalam kaitannya dengan beberapa fitur terkait cryptocurrency-nya, yang bisa memfasilitasi pencucian uang.
Selain itu, ada tuduhan lain yang terkait dengan fitur kriptografi Telegram yang belum secara resmi dinyatakan atau disertifikasi oleh otoritas Prancis.
Tuduhan ini tampaknya merupakan pelanggaran kecil menurut profesor hukum Florence G’sell.
Penangkapan Durov memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Elon Musk, pemilik X (sebelumnya Twitter), memposting "#FreePavel" di platformnya sendiri.
Edward Snowden, pelapor NSA dan pendukung privasi, menyebut penangkapan Durov sebagai keputusan politik yang diambil oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron.
Namun, Macron dengan tegas membantah bahwa penangkapan ini bermotif politik, menekankan bahwa sistem peradilan di Prancis independen dari kekuasaan eksekutif.
Baca Juga: 12 Tuntutan Pidana terhadap CEO Telegram Pavel Durov: Apa Saja?
Reaksi juga datang dari para pendukung kebebasan berbicara yang khawatir bahwa penangkapan ini dapat menjadi preseden buruk, di mana pemerintah mulai menuntut CEO teknologi karena gagal menyerahkan data pengguna atau gagal memoderasi konten dengan baik.
Vitalik Buterin, pendiri blockchain Ethereum, menyatakan kekhawatirannya bahwa penangkapan ini bisa berdampak buruk bagi masa depan kebebasan perangkat lunak dan komunikasi di Eropa.
Di sisi lain, beberapa ahli berpendapat bahwa penangkapan Durov adalah kasus hukum yang sederhana di mana ia diduga melanggar hukum.
Misalnya, Daphne Keller, seorang ahli regulasi platform di Stanford Cyber Policy Center, menulis bahwa meskipun dia biasanya mengkritik undang-undang yang berlebihan, kasus Durov tampaknya hanya masalah dia melanggar hukum terkait konten yang diatur oleh undang-undang pidana federal.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Time.com, Techcrunch.com