INDOZONE.ID - Maraknya kasus fraud dan penipuan (scam) Online mendorong perlunya penguatan kewaspadaan serta literasi masyarakat dalam menghadapi risiko di ruang digital.
Data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) OJK mencatat lebih dari 432 ribu laporan penipuan digital sepanjang November 2024 hingga Januari 2026, dengan total kerugian mencapai sekitar Rp9,1 triliun.
Menanggapi hal tersebut, PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) menekankan pentingnya edukasi publik serta kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat keamanan digital.
Komitmen ini disampaikan dalam Executive Policy Forum yang diselenggarakan Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia (ADIGSI). Forum tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk OJK, BSSN, serta asosiasi industri fintech.
Ketua Umum ADIGSI Firlie Ganinduto mengatakan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), memiliki dua sisi yang harus diantisipasi.
Baca juga: Hati-hati! Fenomena Scam Lingkungan Terdekat Meningkat, Bisa Jadi Keluargamu Sendiri
“Teknologi memudahkan aktivitas manusia, tetapi juga dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab. Kolaborasi antara regulator dan sektor swasta menjadi kunci,” ujarnya.
Dalam diskusi panel, sejumlah pihak menyoroti pentingnya penguatan langkah preventif, termasuk peningkatan kesadaran pengguna dan koordinasi dalam penanganan kejahatan siber.
Ketua Sekretariat Satgas PASTI OJK Hudiyanto menyebut fraud digital kini berkembang menjadi masalah yang sistematis dan terorganisasi.
“Penanganannya harus dilakukan secara kolaboratif untuk melindungi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, BSSN mencatat potensi ancaman siber di Indonesia masih tinggi. Sepanjang 2025, terdeteksi miliaran anomali trafik digital, sebagian besar berupa malware yang berpotensi berkembang menjadi serangan serius.
Deputi BSSN Slamet Aji Pamungkas menegaskan pentingnya penguatan strategi keamanan siber nasional melalui kerja sama berbagai pihak.
Baca juga: 5 Tips Penting agar Kamu Enggak Mudah Kena Scam di Media Sosial!
Dari sisi industri, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menilai pendekatan pencegahan harus lebih diutamakan dibandingkan penanganan kasus.
“Pelindungan konsumen menjadi prioritas, termasuk melalui pengawasan dan koordinasi terhadap platform ilegal,” ujar Direktur Eksekutif AFPI Yasmine Meylia Sembiring.
AdaKami juga menegaskan komitmennya dalam meningkatkan keamanan layanan digital melalui penguatan sistem berbasis teknologi serta edukasi berkelanjutan bagi pengguna.
“Fraud digital adalah tanggung jawab bersama. Kami terus memperkuat perlindungan konsumen dan berkolaborasi dengan berbagai pihak,” kata Chief of Public Affairs AdaKami Karissa Sjawaldy.
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem digital yang lebih aman sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan berbasis teknologi.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Press Release
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
