Hasil Penilaian AI oleh UNESCO di Indonesia: Pemerintah Perlu Beri Kebijakan yang Bernilai

Ilustrasi AI.

INDOZONE.ID - Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) melakukan penilaian terhadap perkembangan artificial intelligence (AI) di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Tujuannya adalah untuk mengevaluasi peran negara dalam memanfaatkan AI. Dalam melakukannya, mereka menggunakan metodologi yang disebut Readiness Assessment Methodology (RAM).

Metodologi tersebut pada dasarnya digunakan sebagai cara untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pemanfaatan teknologi.

Maka dari itu, dengan RAM, tingkat kesiapan negara dalam mengoptimalkan teknologi, dalam hal ini AI, dapat ternilai.

Baca Juga: Pengawas Antimonopoli Jepang Melakukan Studi Risiko Mengenai AI Generatif

Melansir dari Kominfo, hasil penilaian RAM-AI yang dilakukan UNESCO di Indonesia menunjukkan negara ini dapat memberikan peluang lapangan kerja, seperti di bidang transportasi, pendidikan, dan kesehatan.

Untuk merealisasikan hal tersebut, Wamenkominfo, Nezar Patria, menyikapinya dengan meminta pemerintah untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia digital.

Artinya, anak bangsa perlu diberikan pelatihan terhadap teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK), seperti analisis data atau pengembangan perangkat lunak.

“Yang harus diselesaikan lebih dahulu adalah talent digital kita karena kita menemukan adanya gap. Jadi, ada pertumbuhan penerapan AI yang sangat masif dan agresif di sektor industri, namun demikian di sektor masyarakat terutama di masyarakat sipil kita masih ada gap knowledge hingga gap skills dalam soal ini," jelasnya usai menerima Laporan RAM-AI UNESCO di Jakarta Selatan, Jumat (4/10/2024).

Baca Juga: Samsung Rilis Smart TV QN900D: Layar Besar dan Makin Canggih dengan AI!

Hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa penilangan RAM-AI di Indonesia memang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun begitu, pemerintah menjadi pilar utama dalam melaksanakannya.

Pengembangan AI ini akan bergantung kepada kebijakan apa yang dibuat pemerintah dan bagaimana infrastruktur digitalnya, sehingga hal tersebut dapat menentukan kualitas keterampilan sumber daya manusia di bidang teknologi.

Tentunya, Menkominfo adalah media yang paling utama untuk menyikapi ini. Kementerian ini perlu memastikan setiap kualitas yang berkaitan dengan teknologi, informasi, dan komunikasi layak berjalan.

Sebab, kita masih dilanda kekhawatiran akan kebijakan-kebijakan yang disusun oleh Kominfo. Beberapa hal penting yang gagal diatasi Kominfo belakangan ini membuat ironi khusus terhadap kinerjanya.

Misalnya, kebocoran data pribadi, pemberantasan judi online, hingga belum mampunya memberikan kualitas jaringan internet yang rata.

Banner Z Creators.