Serangan Siber Tembus 5,5 Miliar Kasus, Pemerintah Perkuat Sistem Keamanan Digital Nasional

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman mendorong penguatan pengamanan ancaman digital. (ANTRA/KSP)

INDOZONE.ID - Pemerintah terus memperkuat sistem keamanan siber nasional menyusul meningkatnya ancaman kejahatan digital yang menyasar sektor pemerintahan, ekonomi, hingga keamanan negara.

Penguatan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menghadapi lonjakan serangan siber yang terjadi sepanjang 2025 hingga awal 2026.

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengatakan, ancaman di ruang digital kini menjadi salah satu tantangan serius yang membutuhkan penanganan terpadu dari seluruh pemangku kepentingan.

"Kantor Staf Presiden juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar penanganan ancaman siber dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu," kata Dudung dalam keterangannya, dikutip Rabu (3/6/2026).

Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan jumlah serangan siber sepanjang 2025 mencapai 5,5 miliar serangan. Angka tersebut meningkat tajam hingga 714 persen dibandingkan rata-rata tahunan pada periode 2020 hingga 2024.

Tren peningkatan ancaman tersebut juga berlanjut pada tahun ini. Dalam periode 1 Januari hingga 15 April 2026 saja, BSSN mencatat telah terjadi sekitar 1,52 miliar serangan siber di Indonesia.

Baca juga: Perusahaan Wajib Waspada! Ini Alasan SOC Berbasis AI Jadi Kunci Lawan Serangan Siber

Dudung menjelaskan ancaman digital yang dihadapi tidak hanya berupa peretasan sistem, tetapi juga mencakup pencurian data pribadi, penipuan daring, penyebaran informasi palsu, hingga propaganda radikalisme melalui berbagai platform digital.

Menurutnya, perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat ruang digital kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas masyarakat sehari-hari.

Karena itu, perlindungan data pribadi dan peningkatan kesadaran keamanan digital menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.

Ia menegaskan upaya penguatan sistem keamanan siber tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan ruang digital nasional.

"Kita harus lebih bijak menggunakan media sosial, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terprovokasi informasi palsu maupun tindakan penipuan digital," ujarnya.

Dudung menambahkan peningkatan literasi digital perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat mampu mengenali berbagai bentuk ancaman siber yang terus berkembang, termasuk modus penipuan berbasis teknologi yang semakin kompleks.

Baca juga: Hadapi Serangan Siber Mendatang, BSSN Kembangkan Kemampuan SDM Mereka

Selain memperkuat sistem pertahanan siber nasional, pemerintah juga mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan produktif.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat ancaman siber kini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat mengganggu layanan publik, aktivitas ekonomi, hingga stabilitas nasional.

Menurut Dudung, seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keamanan ruang digital Indonesia. Teknologi, kata dia, harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkuat persatuan, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kemajuan bangsa.

Ia pun mengajak masyarakat untuk lebih waspada dalam beraktivitas di dunia digital serta berperan aktif menjaga ruang siber Indonesia agar tetap aman dari berbagai bentuk kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.

"Dengan kerja sama seluruh pihak, ruang digital Indonesia harus menjadi ruang yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh masyarakat," kata Dudung.