INDOZONE.ID - Penanganan hoaks kesehatan perlu dimulai dari sumbernya, salah satunya lewat kerja sama dengan platform digital agar masyarakat bisa lebih mudah mengetahui asal-usul informasi kesehatan yang beredar.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menilai hoaks kesehatan menjadi salah satu tantangan paling serius di ruang digital karena dampaknya yang luas bagi masyarakat.
“Selain hoaks politik itu, yang kedua hoaks kesehatan saya kira yang paling viral. Karena kesehatan concern semua orang,” ujarnya dalam audiensi bersama Kementerian Kesehatan dan Risk Communication and Community Engagement (RCCE) di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (22/04/2026).
Baca juga: Wamen Komdigi Sebut Pengembangan AI Tak Lepas dari Faktor Geopolitik
Ia menjelaskan penyebaran hoaks kesehatan sulit dikendalikan jika hanya mengandalkan patroli siber dan mekanisme aduan konten.
“Untuk mendeteksi hoaks kesehatan dengan jumlah konten yang mungkin ada puluhan ribu atau mungkin juga bisa ratusan ribu, ini agak sulit menggunakan metode biasa,” tegasnya.
Pemerintah mendorong pendekatan dari hulu dengan melibatkan platform digital dalam pengelolaan konten kesehatan.
Salah satu opsi yang dibahas adalah pemberian keterangan pada konten untuk membantu publik memahami sumber informasi.
“Di hulunya itu dengan kita membuat kesepakatan bersama dengan platform untuk melakukan semacam verifikasi akun yang legitimate untuk membuat konten-konten kesehatan,” jelas Wamen Nezar.
Ia menekankan bahwa pendekatan ini tidak bertujuan membatasi masyarakat dalam berbagi informasi, tetapi memberikan konteks agar publik dapat menilai kredibilitas konten.
Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui apakah suatu informasi disampaikan oleh tenaga kesehatan berlisensi atau bukan.
Dengan begitu, publik dapat lebih waspada dalam menyikapi konten kesehatan yang beredar.
“Sekarang yang mengaku dokter banyak. Siapa yang validasi dia dokter?” ujarnya.
Lebih lanjut, Wamen Nezar menilai perlu ada dasar kebijakan bersama antara Kementerian Komdigi dan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat koordinasi, termasuk dengan platform digital.
“Mungkin yang kita garis bawah ya itu tadi ya. Supaya lebih enak nanti pengaturannya dan juga follow-up-nya, kita usulkan ada MoU antarmenteri Menkomdigi dengan Menkes,” katanya.
Pendekatan ini akan berjalan berdampingan dengan mekanisme penanganan konten berbahaya. Namun, ia menegaskan bahwa langkah pencegahan tetap menjadi kunci utama.
Baca juga: Komdigi Perketat Pengawasan Platform Digital untuk Tekan Kekerasan Seksual di Ranah Digital
Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan platform digital, Pemerintah menargetkan penanganan hoaks kesehatan dapat dilakukan lebih efektif sekaligus meningkatkan literasi masyarakat dalam memilah informasi.
Dalam pertemuan ini hadir Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman dan Koordinator RCCE Rizky Ika Syafitri.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Pers Rilis