Picu Polemik, Grok AI Milik Elon Musk Dilaporkan Dipakai Oleh Pemerintah AS

INDOZONE.ID - Elon Musk kerap menjadi sorotan setelah kedekatannya dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS). Kini, AI-nya, Grok menjadi perbincangan setelah dilaporkan digunakan di pemerintahan AS. Tepatnya, Grok digunakan melalui tim Department of Government Efficiency (DOGE). Penggunaan AI ini pun menimbulkan kekhawatiran terkait privasi data dan potensi konflik kepentingan. Mengingat, Musk sendiri adalah pendiri xAI, perusahaan di balik Grok serta pemilik platform X (sebelumnya Twitter).  

X merilis AI Generator baru bagian dari Grok, AURORA

Grok AI: Dari "Anti-Woke" ke Analisis Data Pemerintah  

Grok, yang diluncurkan tahun 2023, awalnya dipasarkan sebagai alternatif "anti-woke" dari ChatGPT. Namun, chatbot ini justru dikritik karena sering memberikan respons yang dianggap terlalu liberal oleh kalangan konservatif. Kini, versi khusus Grok digunakan DOGE untuk menganalisis data pemerintah dan menyusun laporan. Namun, cakupan penggunaannya masih belum jelas.  

Baca Juga: Elon Musk Bilang Grok 3 AI Paling Pintar, Tapi Chatbot-nya Malah Gak Yakin

Yang menjadi masalah, Grok terintegrasi dengan platform X, di mana Musk memiliki kendali penuh. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa data sensitif pemerintah bisa terekspos atau disalahgunakan. Richard Painter, mantan penasihat etik Gedung Putih, bahkan menyebut penggunaan Grok oleh DOGE berpotensi melanggar undang-undang konflik kepentingan federal, yang bisa berujung pada denda atau hukuman pidana.  

Elon Musk dan Jejak Konflik Kepentingan  

elon musk (deccanherald)

Ini bukan pertama kalinya Musk dituding memanfaatkan kedekatannya dengan pemerintah untuk kepentingan bisnisnya. Sejak mendanai kampanye Donald Trump dengan ratusan juta dolar, Musk kerap dianggap memperlakukan pemerintah AS seperti mainan pribadi. Contohnya, tekanan agar negara-negara yang dikenai tarif menggunakan Starlink, atau laporan bahwa perusahaannya menghemat $2,37 miliar dari denda federal yang seharusnya berlaku di era Biden.  

DOGE sendiri dinilai gagal memenuhi janji penghematan anggaran. Alih-alih menguntungkan warga AS, pemotongan dana justru banyak terjadi di lembaga-lembaga penting yang menyediakan layanan publik.  

Baca Juga: Elon Musk Berencana Bangun Superkomputer untuk Kembangkan AI Chatbot Grok xAI

Masa Depan Grok di Lingkungan Pemerintah  

Meski pelanggaran etik kerap dilaporkan, Musk sejauh ini terbebas dari konsekuensi hukum serius. Namun, penggunaan Grok oleh DOGE bisa menjadi bumerang jika terbukti ada penyalahgunaan data atau pembocoran informasi sensitif. Apalagi, Grok dikenal memiliki kecenderungan bias dan kurang andal dalam menyajikan fakta.  

Pertanyaan besarnya: Akankah pemerintah AS terus bergantung pada teknologi Musk? Atau, AS lebih mencari solusi AI yang lebih netral dan transparan? Coba berikan pendapat kamu.