Hacker Beri Kunci Data PDNS ke Pemerintah, Kominfo: Sedang Dikerjakan Teman-teman Teknis

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Kominfo.

INDOZONE.ID - Kelompok hacker Brain Cipher telah memberikan kunci kode untuk membuka enkripsi pada Pusat Data Nasional (PDNS) pada Rabu (3/7/2024) malam, sekitar pukul 22.00 WIB.

Kunci itu diberikan kelompok hacker tersebut secara gratis ke pemerintah, meski sebelumnya meminta uang tebusan sebesar 8 juta dolar AS atau setara dengan Rp131 miliar.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, tim teknis sedang mengupayakan untuk membuka kunci data PDNS yang terenkripsi.

"Ini sedang dikerjakan oleh teman-teman teknis," ujar Semuel di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Baca Juga: Janji Kembalikan Data PDNS, Hacker Minta Pemerintah Rekrut Ahli yang Berkualifikasi

Semuel mengatakan, tim teknis telah mencoba membuka kunci menggunakan kode yang dibagikan Brain Cipher pada spesimen data yang dimiliki Kementerian Kominfo.

Dari percobaan tersebut, spesimen data berhasil terbuka. Namun, dia belum bisa memastikan apakah kunci tersebut bisa digunakan pada semua data PDNS 2 yang terenkripsi.

"Saya dilaporkan kuncinya bisa dipakai di contoh spesimen yang kita dapat. Apa itu spesimen? Waktu itu kita mengambil data, waktu itu kita bisa mengambil data, nah data yang dikunci ini kita coba di situ," sambungnya.

"Kita sudah mencoba di spesimen kita memang berhasil dibuka. Tapi kita belum tahu karena kan yang dikunci banyak," tambah Samuel.

Baca Juga: Hacker PDNS Minta Maaf, Bakal Beri Kunci Data Gratis Besok

Seperti yang diketahui, PDNS 2 di Surabaya mengalami serangan siber dalam bentuk ransomware bernama Brain Chiper, varian terbaru dari Lockbit 3.0.

Serangan siber itu melumpuhkan banyak layanan publik dan yang paling terdampak ialah layanan keimigrasian pada Kamis (20/6/2024).

Secara berangsur, layanan publik mulai pulih setelah serangan siber itu ditemukenali oleh pemerintah lewat berbagai kolaborasi antar lembaga terkait.