Server PDN di Retas, Komisi I DPR Geram Terhadap Kominfo-BSSN yang Lempar Kesalahan

Ia meminta pemerintah mengakui bahwa mereka telah melakukan kesalahan, sehingga berujung kehilangan data berharga.

"Dalam kesatuan NKRI, ada menteri, di sini ada Kepala BSSN. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, jadi misalnya back up disajikan fasilitas yang cukup, mengapa tidak dipakai, siapa yang harus mengorganisirnya. Siapa? Lalu jangan bilang, 'oh ini mestinya tenant-tenant ini', enggak bisa ini negara. Saudara harus tanggung jawab," terang TB Hasanuddin.

Menkominfo mengutarakan permintaan maaf dan mengakui kesalahan, setelah sebelumnya terjadi lempar kesalahan dan tanggung jawab.

Budi Arie dari pihak Menkominfo mengungkapkan tidak ada negara di dunia yang tidak terkena virus atau serangan ransomware, seperti yang dialami PDN milik Indonesia pada beberapa waktu terakhir.

"Kita bisa lihat, ransomware ini tidak ada di seluruh dunia yang tidak terkena serangan Ransomware," pungkas Budi.

Budi menyebutkan, Indonesia terkena dampak sekitar 0,67 persen dari serangan ransomware, Amerika Serikat (40,34 persen) atau Kanada (6,75 persen), jelas isu ini jadi perhatian seluruh dunia.

"Ransomware yang menyerang Indonesia ini yaitu versi terakhir. Sehingga jadi perhatian seluruh dunia terhadap ransomware ini," tutur dia.

Kominfo harus memperbaiki tata kelola manajemen siber dan manajemen risiko pada PDNS 1 dan 2 dengan melibatkan unit kerja terkait di BSSN.

Salah satunya, melibatkan BSSN dalam proses pembangunan PDN di Batam, Cikarang, dan Ibu Kota Nusantara (IKN) nanti.

Berikutnya, pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) khusus PDNS. Melalui paparan Hinsa, layanan yang akan dihosting di PDNS seharusnya lulus proses security assessment oleh BSSN lebih dulu.

Konten ini adalah kiriman dari Z Creators Indozone. Yuk bikin cerita dan konten serumu serta dapatkan berbagai reward menarik! Let's join Z Creators dengan klik di sini.

Z Creators