Buntut PHK Massal, 2.200 Mantan Karyawan Twitter Seret Elon Musk ke Meja Hijau

Ilustrasi Twitter Elon Musk. (REUTERS/Dado Ruvic)

INDOZONE.ID - Pertarungan hukum sedang berlangsung ketika 2.200 mantan karyawan Twitter telah mengajukan kasus arbitrase terhadap Elon Musk dan platform yang baru saja ia akuisisi itu.

Restrukturisasi radikal yang dilakukan oleh Musk terhadap perusahaan, yang melibatkan PHK besar-besaran dan perubahan transformatif, telah menimbulkan gelombang protes dari para mantan karyawannya. Apalagi, pesangon yang dijanjikan Musk tak kunjung 'cair'.

Baca Juga: 7 Fakta Menarik Threads, Aplikasi Baru Saingan Twitter yang Lagi Viral!

Tuntutan hukum tersebut, yang diungkapkan oleh Chris Woodfield terhadap Twitter, X Corp., dan Elon Musk, mengungkap jaringan perselisihan yang sangat kompleks.

Woodfield, yang merupakan mantan staf senior insinyur jaringan yang ditempatkan di kantor Twitter di Seattle, menuduh X (dulu Twitter) gagal memenuhi uang pesangon yang dijanjikan dan menghalangi proses penyelesaian perselisihan dengan mengabaikan biaya penting yang diperlukan untuk kemajuan dalam sistem arbitrase JAMS.

Elon Musk berencana ganti logo Twitter/

Meskipun besaran biaya JAMS berkisar $2.000 (sekitar Rp30,4 juta) untuk kasus dua pihak dan $400 (sekitar Rp6 juta) untuk perselisihan terkait pekerjaan, mereka telah menerapkan bahwa biaya universal yang harus dikeluarkan oleh Musk adalah sebesar $2.000 (sekitar Rp30,4 juta) untuk seluruh 2.200 mantan karyawan Twitter, sehingga totalnya bisa mencapai jutaan dolar.

Disisi lain, pengacara perusahaan teknologi tersebut menegaskan bahwa Twitter tidak menerapkan arbitrase sebagai satu-satunya metode penyelesaian konflik, yang dapat menjauhkan perusahaan dari tuntutan senilai ratusan juta dolar.

Pada saat yang sama, Woodfield dan pihak lain mencoba mengalihkan kasus mereka dari arbitrase ke pengadilan.

Hal ini menjadi rumit karena perjanjian arbitrase yang umum di banyak perusahaan, membatasi karyawan untuk mengajukan tuntutan secara terbuka di pengadilan.

Baca Juga: Pengguna Twitter Blue Sekarang Bisa Sembunyikan Tanda Centang Biru

Kritikus berpendapat bahwa arbitrase kurang transparan. Namun, para pendukungnya, sebaliknya, menegaskan arbitrase sebagai cara yang hemat biaya untuk menyelesaikan perselisihan tanpa membebani karyawan dengan biaya hukum yang besar, bahkan jika kasus mereka gagal.

Hingga sampai saat ini, Elon Musk belum buka suara terkait tuntutan hukum dari para mantan karyawan Twitter yang dipecat, sesaat setelah mengakuisisi platform tersebut dengan nilai yang fantastis.