Pornhub Melawan Uni Eropa Terkait Aturan Konten Online

Ilustrasi situs Pornhub. (INDOZONE/Arya Manggala)

INDOZONE.ID - Pornhub, salah satu situs pornografi terpopuler di dunia, menentang peraturan baru Uni Eropa yang tertuang dalam Digital Services Act (DSA). Situs dewasa ini dihadapkan pada kewajiban baru, termasuk verifikasi usia yang ketat.

Pornhub mengklaim bukan sebagai Platform Online Sangat Besar (VLOP), kategori yang mewajibkan situs web untuk mengikuti aturan DSA.

"Kami yakin Komisi Eropa melakukan kesalahan dalam penghitungan jumlah pengguna kami," kata perusahaan tersebut.

Baca Juga: Meta Kembangkan Model AI Raksasa untuk Rekomendasi Video Facebook, Instagram, dan Reels

Gugatan diajukan ke Pengadilan Umum Uni Eropa di Luksemburg pada tanggal 1 Maret oleh pemilik Pornhub, Aylo yang berbasis di Kanada.

Technius, perusahaan induk dari situs dewasa Stripchat, dan WebGroup Republik Ceko, operator XVideos, juga telah melakukan tindakan serupa.

UE menetapkan batasan 45 juta pengguna Eropa per bulan untuk dikategorikan sebagai VLOP. Pornhub diklaim memenuhi ambang batas ini.

Baca Juga: NASA Hentikan Proyek Pengisian Bahan Bakar Satelit Senilai 2 Miliar USD, Kritik Kinerja Kontraktor Maxar

"Komisi sepenuhnya mendukung penghitungan jumlah pengguna Pornhub dan Stripchat," kata seorang juru bicara UE kepada BBC.

Namun, Aylo melaporkan bahwa Pornhub hanya memiliki 32 juta pengguna aktif bulanan pada 31 Januari 2024, dan mereka mengajukan permohonan pembatalan status VLOP.

Pihaknya menyatakan siap untuk "menyatakan fakta secara lengkap dan adil" di pengadilan.

Baca Juga: SnackVideo Tingkatkan Fitur untuk Dukung Pengembangan Bisnis Lokal

Aturan DSA yang lebih ketat bertujuan untuk memberikan perlindungan online yang lebih besar bagi masyarakat di UE. VLOP diharuskan melakukan "moderasi konten yang lebih rajin".

Langkah ini termasuk tanggung jawab baru untuk menghapus konten ilegal, seperti video non-konsensual.

Situs VLOP juga diwajibkan memiliki database iklan yang dapat diakses publik, yang dikritik Aylo sebagai "ilegal".

Baca Juga: RUU Lintas Partai AS Ancam Paksa ByteDance Lepas di TikTok

Platform VLOP diharapkan untuk memberikan rencana terperinci pada tanggal 20 April tentang cara mereka membatasi risiko seperti kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak di bawah umur.

Pelanggaran terhadap DSA dapat mengakibatkan denda hingga 6% dari omset global suatu perusahaan.

Pemilik situs web memiliki waktu hingga bulan ini untuk menentang keputusan tersebut.

Baca Juga: Elon Musk Tarik Gugatan Kepada OpenAI Asal Mereka Ubah Nama Jadi ClosedAI

Bentrokan hukum ini bukan satu-satunya masalah bagi perusahaan teknologi di Eropa.

Mulai Kamis, enam perusahaan besar – yang ditunjuk sebagai “penjaga gerbang” oleh UE – menghadapi tanggung jawab baru berdasarkan Undang-Undang Pasar Digital (DMA).

Salah satunya, Apple, telah menuai kontroversi karena melarang pembuat Fortnite, Epic Games, meluncurkan pasar online sendiri di iPhone dan iPad di Eropa.

Baca Juga: Mantan Insinyur Google Didakwa Mencuri Rahasia AI untuk Perusahaan Tiongkok

Salah satu tujuan DMA adalah membuka toko aplikasi teknologi besar agar lebih kompetitif.

UE menyatakan akan mempertanyakan keputusan Apple.

Konten ini adalah kiriman dari Z Creators Indozone. Yuk bikin cerita dan konten serumu serta dapatkan berbagai reward menarik! Let's join Z Creators dengan klik di sini

Z Creators