Huawei Dukung Tata Kelola Data Digital sebagai Bagian Transformasi Digital Birokrasi

Websummit Satu Data Indonesia & eGov 2023 Forum Lintas Sektor Wujudkan Smart Government.

INDOZONE.ID - Penyedia TIK terkemuka, Huawei, memberikan dukungan penuh terhadap segala upaya untuk meningkatkan kesadaran pentingnya tata kelola dan keamanan data berbasis cloud ke dalam satu kebijakan pembangunan. Komitmen Huawei ini ditegaskan pada pelaksanaan Websummit Satu Data Indonesia 2023 ke-3 dan eGov 2023 yang berlangsung pada 4 dan 6 Juli 2023.

Bambang Soesatyo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengatakan, “Tema Websummit Satu Data Indonesia ini mengingatkan kita pentingnya membangun ekonomi berdaya saing untuk merealisasikan proyeksi Indonesia menjadi negara dengan PDB terbesar kelima di dunia pada 2045. Salah satu faktor penting mendongkrak daya saing adalah melalui optimalisasi transformasi digital.

Integrasi data dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik akan memainkan peranan yang sangat penting. Kami mengapresiasi pihak-pihak yang memiliki komitmen kuat, seperti Huawei dan ABDI, dalam terus meningkatkan literasi dan kesadaran publik terhadap pentingnya tata kelola dan keamanan data berbasis cloud.”

Baca Juga: Huawei Dorong Peningkatan 5G pada Empat Area Industri guna Raup Dividen Digital Secara Optimal

"Melihat pesatnya perkembangan transformasi digital, semakin banyak perusahaan di Indonesia telah mulai mengadopsi teknologi cloud. Huawei Cloud, sebagai salah satu dari lima penyedia cloud terkemuka di dunia, berkomitmen membangun fondasi cloud untuk Indonesia yang cerdas, guna mempercepat transformasi digital di tingkat perusahaan. Ketersediaan pusat data lokal, layanan lokal, dan ekosistem lokal, menjadi penegasan keseriusan Huawei Cloud untuk memenuhi komitmen digitalnya di Indonesia. Sementara itu, di kawasan Asia Pasifik, Huawei Cloud merupakan penyedia layanan cloud yang mencatatkan perkembangan tercepat," kata James Zhang, CEO Huawei Cloud Indonesia.

Akselerasi proses transformasi digital di sektor pemerintahan akan meningkatkan volume dan arus pertukaran data antar instansi. Tata kelola data pemerintahan wajib melibatkan sistem keamanan tinggi untuk mewujudkan transformasi digital birokrasi. Fakta inilah yang menjadi landasan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendukung penyusunan kajian bersama antara Politeknik Siber dan Sandi Negara (SSN) dan Universitas Indonesia. Kajian bertajuk "Tinjauan Strategis Keamanan Siber Indonesia - Teknologi Cloud dan Tata Kelola Data” tersebut resmi diluncurkan di sela-sela perhelatan Websummit Satu Data Indonesia 2023 ke-3 dan eGOV 2023.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, seluruh tantangan, kompleksitas, dan solusi tata kelola data berbasis cloud, serta standar fitur keamanan data harus menjadi perhatian utama setiap instansi penyelenggara negara.

"Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, kita harus melaksanakan transformasi digital. Salah satu karakteristik dari transformasi ini adalah konvergensi data dan informasi, serta kemudahan dalam berbagi data atau informasi," ujar Suntana, Wakil Kepala BSSN.

Bambang W. Budiawan, Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengapresiasi penyelenggaraan Websummit Satu Data Indonesia 2023 dan eGov 2023 yang mendukung implementasi kebijakan data tunggal dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

"Forum diskusi tingkat tinggi seperti ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi para pemangku kepentingan industri jasa keuangan di Indonesia, terutama pada sisi pengelolaan data konsumen dan informasi transaksi keuangan. Apresiasi tertinggi bagi para pihak, seperti Huawei yang telah mendukung kegiatan ini karena dapat meningkatkan kesadaran sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan data di era digital," Bambang menambahkan.

Implementasi tata kelola data digital di sistem penyelenggaraan negara berguna untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan kualitas pelayanan publik, sesuai amanah Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Rudi Rusdiah, Ketua Asosiasi Big Data dan AI (ABDI) menyampaikan apresiasinya atas dukungan Huawei dalam pelaksanaan Websummit Satu Data Indonesia 2023 dan eGov 2023.

Baca Juga: Huawei Umumkan Rencana Peluncuran Perangkat Jaringan 5.5G Komersial di 2024

"Kontribusi Huawei terhadap keseluruhan rangkaian kegiatan Websummit Satu Data Indonesia 2023 dan eGov 2023 dapat mengakselerasi implementasi kebijakan data tunggal yang dicanangkan pemerintah," ujarnya.

Syarbeni, Cyber Security and Privacy Officer Huawei Indonesia mengatakan, big data dan sistem penyimpanan cloud menjadi faktor penting guna mendukung pelaksanaan SPBE di Indonesia. Oleh karena itu, keterlibatan tata kelola data dan sistem keamanan data berstandar global seperti yang tersedia pada layanan cloud Huawei akan memainkan peran yang krusial.

"Indonesia perlu menerapkan tata kelola dan keamanan data yang mengikuti acuan standar global pada arsitektur teknologi pemerintahannya seiring peningkatan volume data dan informasi yang terjadi di era digitalisasi. Layanan Huawei Cloud yang dilengkapi dengan fitur keamanan dan privasi data terkini, dapat membantu pemerintah mewujudkan sistem pemerintahan berbasis digital," ujarnya.