Mark Zuckerberg Ngaku Ditekan Pemerintah AS untuk Sensor Konten Covid-19 di Platform Meta Selama Pandemi
INDOZONE.ID - Kepala eksekutif Meta Platforms Inc., Mark Zuckerberg, baru-baru ini mengaku perusahaan medianya berulang kali ditekan oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, untuk menyensor unggahan yang beredar baik di Facebook maupun Instagram.
Namun sensor ini hanya diberlakukan terkait konten mengenai Covid-19 selama masa pandemi berlangsung.
Zuckerberga menyampaikan pengakuan ini dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Jim Jordan, Kepala Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Rakyat AS.
Dia mengaku bahwa pada 2021, pejabat senior dari Pemerintahan Biden, termasuk Gedung Putih, berulang kali menekan Meta untuk menyensor konten tertentu terkait Covid-19, termasuk konten dengan unsur humor dan satir.
Zuckerberg juga menambahkan dalam tulisannya bahwa tekanan yang diberikan pada pemerintah tersebut salah, dan perusahaannya tidak boleh ikut mengkompromikan standar konten berdasarkan tekanan dari pihak pemerintahan mana pun.
Baca Juga: Meta AI Makin Kaya Fitur: Tambah Kreatif dan Cerdas, Lho
Zuckerberg kembali menambahkan bahwa perusahaannya siap untuk melawan jika hal seperti ini terjadi lagi di masa mendatang.
Sementara itu, pihak Pemerintah AS menyatakan tekanan tersebut didasari untuk mengurangi penyebaran informasi yang salah mengenai Covid-19, karena pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan keselamatan publik.
Hal ini dinilai perlu dilakukan, karena situasi saat itu tengah dihadapkan pada pandemi yang mematikan.
"Posisi kami sudah jelas dan konsisten, kami percaya perusahaan teknologi dan aktor swasta lainnya harus mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap rakyat Amerika tentang informasi yang disajikan,” seperti yang dikutip dari Reuters, Rabu (28/8).
Sebagai sebuah perusahaan teknologi multinasional terbesar, produk dan layanan yang diberikan Meta seperti Facebook, Instagram, bahkan WhatsApp memang menjadi platform yang memungkinkan tiap pengguna dapat mengakses dan memberikan informasi secara mudah dan bebas.
Meta juga memiliki Kode Etik yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan tersebut, untuk membangun koneksi dan komunitas yang terhubung secara luas.
Baca Juga: Meta Gabungkan Tim Reality Labs, Metaverse dan Wearables Jadi Prioritas
Mereka pun dapat bertindak tegas kepada konten yang dilaporkan melanggar kebijakan perusahaan tersebut, termasuk jenis konten yang dilarang seperti ujaran kebencian, kekerasan, dan misinformasi.
Dalam situasi ini, Zuckerberg menilai apabila keterlibatan pemerintah yang turut campur dalam menentukan jenis konten yang boleh beredar di platformnya.
Hal ini dapat membuat kebebasan berekspresi masyarakat akan semakin terbatas.
Tekanan yang diberikan dari pemerintah membuat Meta pada akhirnya menavigasi antara kepentingan publik, kebijakan perusahaan, serta tuntutan pemerintah, yang semuanya berdampak pada operasional perusahaan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Reuters