PBB Sebut Teknologi Artificial Intelligence Berisiko Terhadap HAM Jika Tak Hati-hati

Ilustrasi. (Photo/Ilustrasi/Unsplash)

Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) belum lama ini membahas kekhawatiran tentang kebangkitan Artificial Intelligence (AI) terhadap hak asasi manusia.

Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet bahkan mendesak negara-negara untuk menempatkan moratorium penjualan dan penggunaan semua mekanisme kecerdasan buatan jangan sampai melebihi tindakan kolektif.

Hal itu karena dianggap dapat menjadi sebuah 'bencana' yang dijalankan akibat dari teknologi AI. Di samping itu, sebuah laporan terbaru tentang AI belum lama ini dirilis di Jenewa yang memperingatkan penggunaan AI sebagai alat untuk membuat profil orang lain.

Penggunaan AI yang terlalu banyak dan merajalela juga dapat membatasi hak individu atas privasi dan bahkan hak atas percobaan gratis dan hak untuk hidup.

Baca juga: Gadis 18 Tahun Tewas Setelah Menyikat Giginya dengan Menggunakan Racun Tikus, Waduh!

Bachelet juga mengatakan bahwa kontra kecerdasan buatan lebih besar dari pada pro yang diterima. Sebab, teknologi disebut 'tidak sesuai' dengan hak asasi manusia.

AI dan teknologi pelengkap membantu negara-negara melacak warganya, seperti yang terlihat dalam kisah pengintaian Pegasus beberapa waktu lalu di mana pemerintah di seluruh dunia termasuk India diduga memata-matai jurnalis dan aktivis.

Bachelet mengakui bagaimana AI dapat membantu manusia mengatasi tantangan yang menentukan abad ini. Meski demikian, ternyata banyak orang yang memanfaatkan AI sebagai alat untuk melakukan tindakan 'berlebihan'.

Artikel Menarik Lainnya:

• Jokowi Divonis Melawan Hukum Soal Polusi Udara, Begini Reaksi Istana
• Menaker Ida Ingatkan Tidak Boleh Ada Potongan Subsidi Upah oleh Bank
• Update Corona RI 17 September: Positif Tambah 3,835, Sembuh 7.912 Orang