Menteri PPN Bambang Brodjonegoro/KOMINFO
Pemerintah ingin mempercepat investasi proyek infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas konektivitas di seluruh Indonesia, termasuk menghilangkan blank spot di daerah terpencil.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, mengatasi kesenjangan digital, Indonesia ingin melakukan pembangunan infrastruktur TIK yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
Di bidang konektivitas, lanjut ia, Indonesia telah menjalankan beberapa proyek berskala besar untuk membangun backbone internet dan konektivitas informasi, seperti konstruksi Palapa Ring dan Proyek Satelit Multifungsi.
"Koordinasi kebijakan dengan pemerintah daerah merupakan hal yang penting, terutama untuk memastikan agenda pengembangan TIK nasional
Pada 2024, Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur sebesar USD 429,7 miliar atau sebesar 6,1 persen PDB pada periode 2020-2024. Jumlah ini meningkat 20 persen dibandingkan kebutuhan investasi infrastruktur sebesar USD 359,2 miliar pada 2015-2019.
Pemerintah mendorong peran sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU) dan pembiayaan investasi non anggaran pemerintah (PINA).
Saat ini, Indonesia sudah memiliki 83 proyek KPBU dengan estimasi nilai lebih dari USD 40 miliar dalam pipeline, sementara untuk PINA sudah ada 30 proyek dengan lebih dari USD 50 miliar dalam pipeline.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: