INDOZONE.ID - Inisiatif konsumen global bertajuk Stop Killing Games baru saja mencetak pencapaian besar.
Petisi yang mereka ajukan ke Uni Eropa untuk mendesak pelestarian game digital telah mengumpulkan lebih dari 1 juta tanda tangan.
Namun, sejumlah penerbit game besar justru mengklaim bahwa usulan dari gerakan ini akan membuat biaya pengembangan game jadi "sangat mahal dan tidak realistis".
Baca juga: Menkominfo Beberkan 3 Pesan dalam Kampanye Pemilu Damai 2024: Memilih untuk Masa Depan Indonesia!
Apa Itu Stop Killing Games?
Kampanye ini digagas oleh YouTuber Ross Scott dari channel Accursed Farms sejak April lalu. Ia mengajak para gamer untuk menekan pemerintah mereka agar mencegah praktik di mana game yang telah kamu beli menjadi tidak bisa dimainkan karena dukungan dari publisher dihentikan sepenuhnya.
Gerakan ini semakin mendapat perhatian setelah Ubisoft mematikan server game balap The Crew pada Maret lalu, yang menyebabkan seluruh konten baik online maupun offline, tidak bisa diakses karena sistem always-online.
Parahnya lagi, Ubisoft bahkan mencabut lisensi game dari pemain, membuat mereka kehilangan akses permanen.
Petisi ke Uni Eropa: Sudah 1 Juta Tanda Tangan, tapi Masih Diragukan
Pekan lalu, petisi Eropa dari Stop Killing Games mencapai batas minimum 1 juta tanda tangan agar bisa diverifikasi dan berpotensi dibawa ke sesi dengar pendapat publik atau bahkan perdebatan resmi di Parlemen Eropa.
Namun, Ross Scott memperingatkan bahwa tidak semua tanda tangan valid. Ia memperkirakan jumlah sebenarnya berkisar antara 600–700 ribu tanda tangan sah, karena ada potensi kesalahan input hingga penyalahgunaan identitas.
Scott pun mendorong warga negara Uni Eropa untuk terus menandatangani petisi secara resmi dan sah agar lolos proses verifikasi.
Tanggapan Keras dari Industri Game
Meskipun jumlah tanda tangan sah belum pasti, ancaman bahwa isu ini bisa masuk ke Parlemen Eropa tampaknya cukup untuk membuat industri waspada.
Video Games Europe, sebuah asosiasi yang mewakili lebih dari 30 penerbit besar seperti Ubisoft, Microsoft, Nintendo, Activision Blizzard, Take-Two, hingga Riot Games, akhirnya merilis pernyataan resmi.
Asosiasi ini juga menyoroti bahwa solusi seperti server pribadi bukanlah opsi ideal karena berbagai tantangan, termasuk perlindungan data, moderasi konten ilegal, dan masalah hak cipta.
Selain itu, mereka menegaskan bahwa banyak game saat ini memang dirancang sejak awal untuk selalu terhubung online, sehingga jika aturan pelestarian game diberlakukan, biaya pengembangannya akan sangat mahal.
Baca juga: Bikin Bermain Makin Seru, LEGO Luncurkan Kampanye 'Permainan Terus Berubah'
Ross Scott: Argumen Mereka Lemah
Menanggapi pernyataan itu, Ross Scott menyebut bahwa argumen industri untuk tidak mengizinkan pemain menyimpan game mereka yang sudah dibeli adalah lemah.
Ia berjanji akan merilis video respons panjang dalam waktu dekat.
Bagaimana dengan Inggris?
Di luar petisi Eropa, versi petisi untuk Inggris juga menunjukkan hasil yang signifikan. Hingga kini, lebih dari 150.000 tanda tangan telah terkumpul.
Sebelumnya, pemerintah Inggris menyatakan tidak berencana mengubah hukum perlindungan konsumen terkait pemadaman game digital, namun karena jumlah tanda tangan sudah melebihi 100.000, maka petisi tersebut harus dipertimbangkan untuk debat di parlemen Inggris.
Kampanye Stop Killing Games berhasil menyorot isu serius di industri game digital: bagaimana nasib game yang sudah kamu beli jika publisher memutuskan menghentikan dukungannya.
Meskipun gerakan ini mendapat dukungan luas dari komunitas, penerbit game besar justru mengklaim bahwa usulan ini terlalu mahal dan bisa menghambat inovasi.
Kini, bola panas ada di tangan pembuat kebijakan Uni Eropa dan Inggris.
Apakah mereka akan berpihak pada pemain? Atau pada industri?
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Eurogamer.net
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
